Demam Ekonomi Kerakyatan di Indonesia

DEMAM EKONOMI KERAKYATAN

Belum selesai dengan demam ekonomi syariah, sekarang Indonesia dihadapkan dengan demam program ekonomi kerakyatan yang sering di sampaikan dan dimasukan dalam program kerja oleh beberapa calon pejabat negara untuk menarik simpati masyarakat. ekonomi kerakyatan merupakan suatu konsep ekonomi yang berasaskan kekeluargaan yang bermasyarakat.

Menurut Prof. Mubyarto dari UGM menyepakati bahwa ekonomi kerakyatan adalah upaya memberdayakan (kelompok/satuan) ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang di kelola oleh dan untuk sekolompok masyarakat banyak (rakyat). Melihat sedikit awal mulanya tercetusnya ide ekonomi kerakyatan di pelopori oleh Bung Hatta dengan menulis judul buku “Ekonomi Rakyat dalam Bahaya”. Subtansi dari buku ini menjadi salah satu landasan untuk mengenyahkan sistem ekonomi kolonial Belanda yang didukung dan dibantu oleh kaum aristokrat dengan sistem feodalisme didalam negeri dan pihak swasta asing tertentu sebagai komprador pihak kolonial Belanda.

Konsep ekonomi kerakyatan sesuai dengan pasal 33 UUD 1945, yang mengemukakan sebuah sistem perekonomian yag di tujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Terdapat 3 prinsip dalam konsep ekonomi kerakayatan. Pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Kedua, cabang-cabang yang penting bagi negara dan masyarakat di kelola oleh negara. Ketiga, bumi, air dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya di kelola oleh negara untuk kemakmuran masyarakat. Dari tiga prinsip tsb dapat di katakan kalau peran negara atau pemerintah sangat besar dalam sistem ekonomi kerakyatan. 

Namun, yang perlu kita cermati apakah konsep ekonomi kerakyatan bisa terimplementasi dengan baik di Indonesia?. Mampukah para calon pejabat untuk merealisasikan janji kampanyenya tersebut sampai masyarakat bisa merasakannya secara langsung?. Dengan sistem ekonomi di Indonesia sampai sekarang, menurut penulis amatlah susah ekonomi kerakyatan bisa di realisasikan secara massif. Karena, Indonesia lebih akrab dengan sistem ekonomi kolonial belanda yang telah menguasai selama 3,5 abad. Dan kolonial Belanda telah berhasil mendoktrin pola pikir masyarakat umum dengan sistem liberalisasi.

Hal ini bisa terjadi karena pihak kolonial belanda mensubversi upaya bangsa Indonesia sejak kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 untuk melaksanakan ekonomi kerakyatan. beberapa upaya subversi kolonial untuk mencegah terlaksananya ekonomi kerakyatan, yaitu pertama terjadinya agresi militer I dan II, tujuanya untuk mencegah Indonesia berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Kedua, dipaksanya Indonesia untuk memenuhi tiga syarat guna memperoleh pengkauan kedaulatan dalam KMB 1949, (bersedia menerima warisan hutang hindia belanda 4,3M Gulden, mematuhi ketentuan yg dikeluarkan IMF, mempertahannkan keberadaan perusahaan asing  di Indonesia). Ketiga, dilakukanya adu domba karena dilakukanya tindakan pembatalan KMB secara sepihak oleh Indonesia 1956., seperti peristiwa PRRI/Permesta 1958. Keempat, di seliundupkanya mahasiswa Indonesia ke Amerika untuk mempelajari ilmu ekonomi bercorak liberal-kapitalis 1957. Para ekonom kemudian di kenal dengan Mafia Barkeley yang disiapkan untuk menguasai ekonomi setelah tergulingnya soekarno pada 1966. Kelima, dibangunya pemerintahan kontra-revolusioner (1967), melalui soeharto para mafia barkeley berusaha membelokan arah perekonomian kerakyatan menjadi ekonomi pasar neoliberal. Hal ini didukung oleh IMF, World Bank, USAID, dan ADB dengan cara mengucurkan utang luar negeri. Keenam, dilakukanya proses liberalisasi besar-besaran sejak tahun 1983 melalui serangkaian kebijakan yang dikemas dalam paket deregulasi dan debirokratisasi.

Sampai sekarang hal itu masih terpelihara secara terlembaga dengan doktrinasi di jenjang pendidikan yang ada di Indonesia, yang tidak sadar  lebih sering mengenalkan sistem ekonomi liberal dan kapitalis daripada sistem ekonomi kerakyatan. hal ini bisa dibuktikan dengan minimnya pengetahuan pemuda Indonesia tentang sistem dan konsep ekonomi kerakyatan secara mendetail. Pemuda Indonesia dipaksa menyibukan diri dengan berbagai kesibukan pendidikan secara administratif yang minim skill.